“Ekonomi Surabaya 2025: Tumbuh Kuat, Tapi Tak Kebal Risiko”

@dmin
Januari 27, 2026

Kinerja ekonomi Kota Surabaya sepanjang 2025 menunjukkan fondasi makro yang relatif kuat, ditopang oleh pertumbuhan PDRB yang stabil dan realisasi investasi yang signifikan hingga Rp 31,3 triliun. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat sejumlah risiko struktural yang perlu dicermati secara serius, mulai dari volatilitas harga pangan, tekanan fiskal akibat pembiayaan infrastruktur, hingga kesenjangan keterampilan tenaga kerja lokal. Tulisan ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Surabaya tidak hanya berlanjut, tetapi juga semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan menuju tahun 2026.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS.

A. Keseimbangan Optimisme dan Risiko Ekonomi 2025

Kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2025 mencerminkan optimisme yang berhati-hati. Fondasi makro kota ini kuat, ditandai dengan pertumbuhan PDRB yang cenderung stabil dan berada di atas rata-rata regional serta realisasi investasi yang agresif, mencapai Rp 31,3 Triliun hingga Triwulan III. Sektor penopang utama seperti Transportasi/Logistik, Industri Makanan, dan Real Estate terus menunjukkan akselerasi.

Namun, ketahanan ekonomi Surabaya menghadapi risiko mikro yang perlu diatasi segera. Risiko utama bukan pada pertumbuhan makro, melainkan pada:

  1. Volatilitas Pangan: Ketergantungan ekonomi sebesar 60% pada konsumsi rumah tangga sangat rentan terhadap lonjakan inflasi jangka pendek, di mana Surabaya mencatat inflasi bulanan tertinggi se-Jatim (0,21% November 2025) yang didorong oleh komoditas hortikultura.

  2. Risiko Fiskal Infrastruktur: Keputusan pinjaman Rp 450 Miliar untuk infrastruktur menimbulkan tekanan pada APBD di tengah kenaikan defisit dan menuntut jaminan transparansi serta efektivitas pelaksanaan proyek.

  3. Skill Mismatch: Kebijakan afirmatif tenaga kerja 60% KTP Surabaya berisiko menciptakan hambatan bagi investasi berkualitas jika tidak diimbangi dengan program upskilling yang mampu mengatasi kesenjangan keterampilan industri modern.

B. Rekomendasi Kebijakan Multi-Lapis

Berdasarkan analisis di atas, disajikan tiga rekomendasi kebijakan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2025 berkelanjutan, inklusif, dan tangguh:

  1. Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Integrasi Logistik Dingin: TPID Surabaya harus menggeser fokus pengendalian inflasi dari komoditas staples (yang sudah deflasi) ke komoditas hortikultura yang volatil. Hal ini memerlukan investasi kolaboratif dalam infrastruktur logistik dingin (cold storage) dan pembentukan kemitraan jangka panjang dengan daerah penyangga untuk menjamin pasokan stabil, sehingga dapat menahan guncangan akibat faktor musiman seperti curah hujan.

  2. Transparansi dan Pengawasan Kinerja Proyek Fiskal: Implementasi proyek infrastruktur senilai Rp 450 Miliar harus diikat dengan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang terukur, seperti penurunan waktu tempuh (akibat JLLB dan pelebaran jalan) dan pengurangan persentase area terdampak banjir (akibat proyek drainase). Pemkot wajib menjamin akuntabilitas total untuk memitigasi risiko fiskal dan kekhawatiran publik tentang proyek mangkrak atau kebocoran anggaran.

  3. Investasi Upskilling yang Berorientasi Pasar: Kebijakan kuota tenaga kerja 60% harus diimbangi dengan investasi masif pada Balai Latihan Kerja (BLK) dan program vokasi. Kurikulum pelatihan harus disesuaikan secara presisi dengan kebutuhan sektor investasi teratas (seperti Transportasi, Logistik, Jasa Perusahaan, dan Industri Makanan), untuk secara aktif mengisi kesenjangan keterampilan dan memastikan talenta lokal dapat diserap oleh investasi yang masuk.

C. Proyeksi Tantangan Utama Menuju Tahun 2026

Tantangan strategis terbesar bagi Surabaya menuju tahun 2026 adalah memastikan investasi infrastruktur (pinjaman Rp 450 M) memberikan multiplier effect ekonomi yang maksimal tanpa menciptakan krisis likuiditas fiskal. Pada saat yang sama, Surabaya harus memanfaatkan slack capacity yang ada di sektor manufaktur (utilitas IKFT 60%) dengan meningkatkan insentif ekspor dan investasi. Keberhasilan dalam memperdalam inklusi UMKM melalui digitalisasi perizinan dan akses pembiayaan non-agunan akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

<br>

Oleh:
Listya Cahyaningrat
Ketua Bidang EKUIN DPD PKS Kota Surabaya

DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KOTA SURABAYA
Jl. Tales V No. 3
Kelurahan Jagir, Kec. Wonokromo
Surabaya 60244
crossmenuchevron-down